VIDEO: Prabowo Subianto Sosok Nasionalis NKRI Bukan Kaleng Kaleng

194

NATUNATERKINI.COM – Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo lebih dari 4 (empat) tahun lamanya telah menyisahkan banyak hal khususnya dalam konteks arah Politik Luar Negeri Indonesia (Polugri).

Secara normatif dan tekstual, pemerintahan Jokowi sejak awal sudah mencanangkan akan tetap berkomitmen pada implementasi prinsip Polugri “Bebas Aktif”. “Bebas” yang berarti tak terikat oleh dua kekuatan yang saling berkonfrontasi, sedangkan “aktif “ artinya turut serta dalam perdamaian dunia.

Namun, terdapat indikasi kuat bahwa konsepsi Polugri tersebut tidak mampu dikontekstualisasikan secara total dan/atau masih parsial oleh pemerintahan saat ini dalam merespon berbagai fenomena Internasional.

Hal itu terlihat dengan ketidakjelasan – “abusrditas”- peran Indonesia dalam upaya-upaya penyelesaian beberapa persoalan baik di kawasan maupun di luar kawasan.

Pertama, ketidakhadiran kepemimpinan Indonesia di ASEAN (Association of Southeast Asian Nation) yang memang secara natural sudah ada sejak dulu, salah satunya menyelesaikan konflik Konflik Laut China Selatan.

Kedua, upaya-upaya Indonesia dalam beberapa KTT OKI (Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam) belum membuahkan hasil dalam menyelesaikan konflik Palestina dan Israil.

Ketiga, Indonesia acuh tak acuh terhadap konflik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah.

Bukan hanya tiga kasus ini saja, tetapi masih banyak fenomena baik di regional maupun di level global yang seolah-olah “Polugri Bebas Aktif” tidak hidup.

Lain lagi pidato Jokowi di acara “Anuual Meeting IMF-World Bank” beberapa waktu lalu di Bali yang mencoba mengkiritis dan mengajari negara besar antara China dan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang dagang dengan menggunakan analogi film kolosal “Game of Throne”.

Tetapi pada akhirnya, pidato tersebut tidak memiliki efek apapupun, perang dagang China dan AS masih berlangsung serta nilai rupiah terhadap dollar masih tinggi diatas Rp 15.000, dan faktanya pidato itu hanya bisa mewarnai dinamika demokrasi di tanah air.

Artinya strategi Jokowi itu tidak memiliki dampak kepada baik kondisi global maupun nasional.

Motif dari kendornya peran Indonesia dikancah Internasional, salah satunya didasari dengan pragmatisme Jokowi dalam menjalankan Polugri.

Media Online Kompas pernah memuat bahwa soal ketidakhadiran Jokowi pada beberapa acara konferensi pemimpin negara-negara dunia yang bergengsi karena Jokowi menilai pertemuan itu tidak begitu penting.

“Kalau saya ke sana, ya apa manfaatnya buat masyarakat? Manfaat konkretnya apa?,” tutur Jokowi (Kompas.com, 5/2/2018).

Artinya, pertemuan-pertemuan di level Internasional yang dihadiri Jokowi selama ini hanya dimotivasi kepentingan ekonomi, semisal menarik investasi, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain.

Untuk itu, ketika menakar Polugri Jokowi selama ini yang lebih cenderung pada pragmatisme ekonomi, maka itu menjadi tanda bahwa prinsip dan nilai Polugri “Bebas Aktif” yang diletakkan Moh Hatta 70 tahun silam terkhianati.

Prof. Mohtar Mas’oed, Pakar Ilmu Hubungan Internasional, menegaskan bahwa dimensi normatif dari politik luar negeri bebas aktif yang dicanangkan oleh Moh. Hatta berbasiskan nilai dan norma, bukan semata-mata mencari kepentingan politik.

Artinya, keterlibatan Indonesia di kancah Internasional didasari atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Selain itu Moh. Hatta juga mengatakan bahwa perhubungan internasional yang berdasar rasionalisme ekonomi harus diganti dengan dasar perikemanusiaan dan ekonomi,” papar Prof. Mohtar.

Bagi penulis, banyak hal yang perlu dikaji kembali dan diperbaiki tentang arah Polugri Indonesia di jaman Jokowi.

Dimana, Jokowi seharusnya bisa mengangkat Indonesia lebih bertaring atau disegani di level regional dan Internasional, tetapi pada kenyataanya malah merosot.

Statemen ini tidak berarti mengabaikan progresifitas pemerintahan Indonesia di kancah Internasional semisal menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) periode 2019-2020 dan berkontribusi di pasukan peacekeeper sebanyak 2.695 personil dalam 9 misi perdamaian dunia, bagaimanapun.

Hal yang perlu diperhatikan adalah gaya kepimpinan Jokowi yang hanya fokus pada domestik, padahal dalam kajian Intermestik, konstelasi domestik dan internasional harus diperhatikan karena dua-duanya saling mempengaruhi satu sama lain.

Penulis-pun skeptis terhadap perubahan arah Polugri Indonesia dalam kerangka “Bebas Aktif” ketika Jokowi menang dalam Pilpres 2019. Bahkan, Dr. Kusnanto Anggoro dalam pemaparannya di diskusi publik berjudul “Arah Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia 2019-2024:

Menimbang Ide dan Gagagsan Pasangan Capres-Cawapres” yang diselenggarakan oleh CSIS, Jakarta, pada 21 November 2019, mengatakan bahwa ketika Joko Widodo memenangkan pertarungan pada Pilpres 2019 nantinya maka tidak ada perubahan yang dramatis dari aspek politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Indonesia (suaranasional.id, 21/11/2018).

Selain itu, Meutya Hafid, Anggota DPR Komisi I, dalam kesempatan yang sama juga mengatakan bahwa “hubungan dengan China, suka tidak suka, Pak Jokowi terus melanjutkan hubungan baik dengan China dan Amerika Serikat, tidak akan di kendorkan karena dikirititis, hubungan dengan China dan IMF terus dilanjutkan.

Oleh Karena itu, ketika berbicara mengembalikan kejayaan Indonesia untuk kedepannya, sosok Jokowi dirasa sulit untuk merealisasikan.

Sosok Prabowo yang didampingi ekonom dan pemimpin muda (Sandiaga S Uno) diasumsikan mampu menjawab kemerosotan peran Indonesia di kancah regional dan global.

Apalagi jargon yang seringkali dilontarkan Prabowo dibeberapa kesempatan berbunyi “make Indonesia great again”. Selain itu, dalam misi Prabowo-Sandi dibagian IV tentang pilar Politik, Hukum dan Hankam di poin 7 berbunyi:

“Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif yang berwibawa, disegani, dan dihormati oleh dunia internasional”.

Kemudian ditapsirkan dalam Program Aksi yang terletak dalam poin 16: ”Berpartisipasi aktif dalam membantu kemandirian Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh”, dan poin 19:” Mengembalikan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di panggung internasional.”

Sosok Prabowo yang tegas dan berani sudah terbukti ketika dia masih berkiprah di militer dan juga paska militer sampai saat ini dia masih konsisten dan totalitas mengabdi untuk bangsa.

Berdasarkan latar belakang Prabowo dan komitmennya, ada sebuah harapan baru untuk mengembalikan taring Indonesia dikancah regional dan global.

Indonesia akan diantarkan menjadi negara yang berwibawa, disegani dan dihormati oleh dunia Internasional.

Inilah yang dimaksud penulis bahwa Polugri yang akan dijalankan Prabowo-Sandi nantinya bukanlah “Kaleng-Kaleng”.(Rds,Mts)

Penulis: Syaifullah (Nasitonal Institute)
Sebelumnya telah terbit media Online, Suara Nasional.id

NONTON VIDEO PRABOWO

BAGIKAN