Peleburan BP Batam, DPR RI Fahri Hamzah: Secara Politik akan Merugikan Presiden Joko Widodo

275

NATUNATERKINI.COM – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo agar mengkaji kembali keputusannya melebur Badan Pengusahaan (BP) Batam, dengan menjadikan Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam.

Fahri menilai, keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut bisa merugikan Presiden Joko Widodo.

Terlebih di saat menjelang Pilpres 2019 ini, keputusan pemerintah dalam hal ini petahana bisa menjadi celah bagi lawan politiknya dan menjadi bahan kampanye mereka.

“Secara politik, hal ini akan merugikan Presiden jika menyetujui tindakan (keputusan melebur dan ex-officio Kepala BP Batam). Sebab pasti akan ditentang kebijakan ini, karena ini sudah mau Pemilu. Di sana ada penantang (lawan politik), menunggu kalau ada kelemahan pemerintah. Nah ini kira-kira yang dianggap kelemahan.

Maka kita perlu telusuri, siapa sebenarnya yang memproduksi kelemahan ini untuk merugikan petahana?” ungkap Fahri usai menerima kunjungan dan diskusi dengan pengurus Kadin Batam, di gedung DPR RI, Jumat (4/12/2018).

Menghindari terjadinya gejolak di daerah, khususnya Batam, Fahri meminta pemerintah agar menciptakan iklim yang kondusif di Batam.

Presiden Joko Widodo diharapkan dapat mengambil keputusan terkait peleburan BP Batam dan ex-officio Kepala BP Batam setelah Pemiliu 2019.

“Apapun keputusan itu, ada waktu untuk mendiskusikannya agar efeknya positif bagi semuanya. Positif bagi Pemerintah Daerah (Pemda), bagi Otorita (BP Batam), positif secara ekonomi, dan baik secara hukum serta aman secara politik,” ungkapnya.

Bahkan jika perlu, sambung Fahri, rencana pemerintah yang ingin melebur atau mengalihkan kewenangan Kepala BP Batam kepada Wali Kota Batam bisa menjadi bahan perdebatan bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019.

“Hal ini sekaligus bisa menjadi referensi juga bagi KPU. Kedua pasangan capres bisa berdebat tentang pandangan dan tanggapan mereka terkait rencana penggabungan BP Batam dengan Pemko Batam, sehingga bisa menjadi model bagi kawasan lainnya seperti Bintan, Karimun, Sabang, dan kawasan sejenis lainnya di Indonesia,” ungkap Fahri.

Fahri bahkan juga menginginkan agar Presiden dapat bersikap tegas dalam menyikapi polemik dan situasi yang berkembang di Batam saat ini. Presiden, menurut Fahri, harus segera menyampaikan agar upaya atau geliat-geliat politik yang dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu kondusivitas di Batam harus diakhiri.

“Tujuannya, supaya masyarakat Batam kembali tenang. Karena polemik tentang Batam yang muncul saat ini bisa membuat bisnis goncang lagi, terlebih di Batam banyak investasi asing. Katanya mau bikin tenang investasi asing, tetapi kalau seperti ini, investornya malah bingung melihat keadaan seperti ini (terkait munculnya kebijakan baru dari pemerintah tentang Batam),” pungkas Fahri. (Hds/ntx)

sumber: Kabarbatam.com

BAGIKAN