Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin: Semua Elemen Diminta Mematuhi Keputusan Pemerintah Terkait FPI

552
Wakil Ketua DPR RI, HM Azis Syamsuddin

NATUNATERKINI.COM – Wakil Ketua DPR RI menghimbau semua pihak diminta menghormati keputusan pembubaran organisasi masyarakat (ormas), Front Pembela Islam (FPI). Ormas yang dipimpin oleh Muhammad Risieq Shihab.

“Keputusan tersebut harus dipatuhi oleh pihak mana pun,” kata Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin kepada Media, Jumat, (1/1/2021).

Pelarangan kegiatan FPI ini diambil melalui keputusan bersama enam lintas kementerian. Yakni, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Perkuat surat keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

“Kita di DPR RI mendukung Langkah Pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dikarenakan kegiatan dan atribut FPI melanggar ketertiban dan keamanan masyarakat yang bertentangan dengan hukum,” sebut Azis Syamsuddin.

Lebih jauh Azis menambahkan, dirinya mengajak segenap elemen masyarakat untuk bergotong royong menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila dan UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinekka Tunggal Ika.

Terakhir Azis Syamsuddin mengatakan, dirinya Meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan tidak terprovokasi serta bijak dalam menyikapi ajakan-ajakan untuk menentang keputusan Pemerintah membubarkan FPI.

“Mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir yang ditandai dengan angka kasus Covid-19 baru yang terus meningkat setiap harinya, sehingga menghindari kerumunan massa adalah langkah terbaik untuk melindungi diri serta keluarga dari terpapar virus Corona,” ucap Aziz.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas sejak 21 Juni 2019.

Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap beraktivitas yang melanggar ketentuan hukum, seperti melakukan sweeping dan provokasi. (Ron)

BAGIKAN