Satu Orang Anggota Dewan Natuna ditetapkan Tersangka Kasus SPAM di Batubi

742
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menerima pengurus Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (IMIKI) dan merumuskan kerja sama antara dua lembaga

NATUNA TERKINI – Satu tahun kinerja Kajari Natuna, tepatnya akhir tahun, menetapkan 3 tersangka tindak pidana korupsi diantaranya Anggota DPRD Natuna Aktif Inisial Y dan J kontraktor serta TM Pihak Swasta.

Ketiga tersangka tesebut tetapkan Pada Kasus Sistim Pengadaan Air Minum (SPAM) Kecamatan bunguran Batubi Kabupaten Natuna.

Satu diantaranya merupakan Anggota DPRD Natuna Aktif, hal ini dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Juli Isnur, SH. MH dalam jumpa pers, sejalan dengan peringati hari anti korupsi se Dunia digelar kantor kajari Natuna, Senin (10/12/2018).

“Proses penyelidikan masih berjalan. Adapun penetapan tersangka karena sudah ada bukti kuat, dan temuan aliran dana,” ucap Kajari.

Kasus dugaan korupsi Spam awalnya mencuat pada awal tahun 2015, Kajari Ranai melakukan penyelidikan beberapa bulan lalu.

Dilanjutkannya, Y diduga telah terlibat dan turut serta dalam sebuah proyek pembangunan Sistim Pengadaan Air Minum (SPAM) Kecamatan bunguran Batubi Kabupaten Natuna.

Sebelumnya Kajari Natuna Juli Isnur SH MH, selalu melakukan tindakan pencegahan dalam upaya pengembalian uang Negara.

Melihat masih adanya kasus yang terjadi maka tindakan preventif harus dilakukan guna membuat efek jera, ” Yang Kita sidik pekerjaan tahun 2017 lalu,” ucap Kajari.

Juli isnur Berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, “kita akan terus kembangkan secepatnya akan kita proses, tidak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka baru,” ujarnya.

Sambung Kajari, Dalam perhitungan, proyek didanai DAK tahun 2017 senilai 3,55 milyar lebih itu, “Untuk sementara kerugian Negara taksir mencapai Rp 500 juta,” sebutnya.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan nilainya bakal bertambah.”Kita menunggu hasil audit dari perhitungan BPK,”ujar Julisnur.

Sambung Juli isnur, mereka jerat di kenakan UU tindak pidana korupsi no 31 tahun 1999 pasal 12 hurup I. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baik langsung atau tidak langsung,

dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau pengawasan yang saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Juli isnur menjelaskan, Pasal 12 huruf i UU Tipikor tidak mewajibkan adanya kerugian negara. “Y turut serta dalam pemborongan atau pengadaan, ini disebut konflik kepentingan dalam pengadaan,” ujarnya.

“Untuk sementara penahanan belum Kita lakukan,karena ketiga pelaku selalu koperatif saat dilakukan pemeriksaan.” tuturnya.

Juli Isnur juga mengatakan, jika kerugian Negara jumlah nya besar,tidak tertutup kemungkinan bakal Kita lakukan tindakan penyitaan. ”Kita akan lakukan penyitaan aset , guna mengembalikan kerugian Negara,”paparnya.

Untuk diketahui, Kajari Natuna memang jarang menerapkan Pasal 12 huruf i UU Tipikor dalam kasus korupsi yang mereka tangani ini merupakan kali pertama sepanjang sejarah penegakan hukum di Natuna. Akan tetapi, pada Tahun ini, Kajari menggunakan pasal ini untuk menjerat.

Sumber : Wartakepri

BAGIKAN